Sultan : Bukan Urusan Saya

JOGJA – Konflik di internal Pura Pakualaman terus bergulir. Tapi, kondisi tersebut tak membuat Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono X bereaksi berlebihan.
HB X tetap memilih untuk tidak angkat bicara. Saat disinggung mengenai konflik itu, dia kembali menegaskan persoalan internal di Pakualaman tidak ada kaitan dengan dirinya. Tidak ada kaitannya dengan Keraton Jogja.
Bukan urusan saya kok. Sudah lah, saya tidak bisa berkomentar. Jangan saya lah, kata HB X saat ditemui usai peluncuran E-Ticketing Transjogja di Hotel Ambarukmo kemarin siang (4/5). 
Kemelut yang terjadi di Pakualaman antara kubu PA IX Ambarkusumo dengan KPH Anglingkusumo tak hanya melibatkan kalangan keluarga. Masyarakat di luar Pakualaman juga terlibat untuk memberikan dukungan terhadap salah satu di antara dua kubu. Forum Komunikasi Masyarakat Adat (Forkoma) DIJ dan Gerakan Anti Makar (GAM) yang memberikan dukungan pada PA IX yang kini bertahta atau yang bernama KPH Ambarkusumo saat berusia muda.
Sedangkan Masyarakat Adikarto, Masyarakat Adat Sabang-Merauke, dan LSM Serikat Masyarakat Sejahtera (Semesta) mendukung Anglingkusumo. Mereka mengukuhkan Angling sebagai KGPAA PA IX. Pengukuhan dilakukan dua kali yakni di Kulonprogo pada 15 April dan di kediaman Angling pada 3 Mei.
HB X tetap menutup rapat pendapatnya mengenai terkotak-kotaknya masyarakat karena kemelut di Puro Pakualaman. Saya kan tidak punya hak untuk seperti itu ya (hak untuk melarang masyarakat), katanya.
Tak hanya masyarakat yang ikut dalam aksi dukung-mendukung. Politikus juga tak mau kalah. Pada paripurna DPRD DIJ awal pekan lalu (30/4), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan hanya mengakui PA IX Ambarkusumo yang bertakhta saat ini. Melalui juru bicara fraksi Gimmy Rusdin Sinaga, fraksi itu menyampaikan rasa prihatin atas kondisi di Puro Pakualaman.
“Bagi kami, FPDI-P, Puro Pakualaman adalah bagian integral dari DIJ yang turut memaknai keistimewaan itu sendiri. Kami menganggap Pakualaman tak sekadar trah besar. Melainkan satuan adat berbentuk kadipaten yang dipimpin seorang Paku Alam dengan wilayah adat meliputi sebagian besar Kulonprogo dan daerah lainnya,” jelas Gimmy.
Lebih lanjut Gimmy menyatakan, keberadaan dan stabilitas Pakualaman dalam konteks keistimewaan dianggap sangat urgen. Sebab, paparnya, kini perjuangan terhadap status istimewa sedang dipertaruhkan.
Menurutnya, sejarah telah memperlihatkan kehancuran satuan-satuan adat di Nusantara disebabkan konflik internal berkepanjangan. “Begitu pun DIJ. Saat ini porvinsi istimewa ini mendapat cobaan dengan adanya perpecahan dari dalam,” tandas politikus yang juga Forkoma DIJ tersebut. http://www.radarjogja.co.id/berita/jogja-raya/24874-sultan-bukan-urusan-saya.html