Jakarta – Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengaku lalai tidak melaporkan proyek ruang Banggar senilai Rp 20 miliar kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Bagaimana tanggapan Marzuki? Politisi Demokrat ini merasa terlupakan, meski memaafkan kesalahan Nining. “Untuk kasus ruang Banggar ini memang saya terlupakan diinfokan oleh Bu Sekjen. Bu Sekjen sudah ke rumah semalam dan sudah saya maafkan,” tutur Marzuki dalam jumpa pers di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (20/1/2012). Continue reading →

Dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), sejumlah masyarakat masih menganggap TNI dan Polri bersih dari korupsi. Jumlah suara untuk kedua lembaga itu pun cukup tinggi. Benarkah mereka bersih?

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai data survei itu tidak sepenuhnya salah. Selama ini, kata Febri, masyarakat memang tidak diberi informasi yang cukup soal fenomena kasus di TNI dan Polri.

“Info dari masyarakat menurutku datang dari berbagai sumber. Tapi yang pasti sumber-sumber info tersebut agaknya jarang bicara tentang TNI,” kata Febri saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/1/2012). Continue reading →

MEDAN (BeritaHUKUM.com) – Nasib tragis menimpa bocah berusia 12 tahun bernama Fahmi. Siswa kelas dua Madrasah Tsanawiyah Al-Ulum Medan, Sumatera Utara (Sumut), berkelahi dengan Rinto (12), anak oknum perwira polisi yang bertugas di Polres Belawan. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka yang kasusnya masih diproses Polsek Patumbak, Medan.

Meski tidak ditahan, Fahmi dikenakan wajib lapor dua minggu sekali. Penangguhan penahanan ini atas jaminan orang tua tersangka, Alinur, yang menjamin bahwa putranya takkan melarikan diri. “Padahal yang dipukuli itu anak saya (Fahmi), bukannya Rinto. Tapi malah Fahmi yang dijadikan tersangka. Apakah karena kami ini orang susah, sedangkan orang tua Rinto seorang perwira polisi,” kata Ali Noor kepada wartawan di Medan, Jumat (6/1). Continue reading →

Penanganan keamanan nasional yang sejak masa reformasi ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia akan ditangani Dewan Keamanan Nasional. Itu terjadi jika substansi dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang masih berada di Sekretariat Negara disetujui parlemen.

Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Jakarta, Minggu (8/1), mengakui, dari sisi Polri, RUU Keamanan Nasional terasa memereteli kewenangan dalam menentukan keamanan nasional. Namun, sebenarnya RUU itu justru menempatkan kewenangan kepolisian dalam hal keamanan nasional secara proporsional. Continue reading →

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Taswem Tarib menegaskan, pihaknya tak akan segan-segan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan).

Hal tersebut dikatakannya seusai menyerahkan barang bukti sabu seberat 3,2 gram yang ditemukan di kamar tahanan Lapas Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2012). “Kalau ada petugas yang terlibat, sanksinya satu, berhenti dari PNS,” ungkapnya. Continue reading →

PALU, KOMPAS.com – Vonis bersalah yang dijatuhkan hakim kepada AAL, siswa SMKN 3 Kota Palu, dinilai pengamat masalah anak, mengabaikan soal dampak psikologis yang akan terjadi kepada anak itu kelak. Kendati hukumannya dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi vonis bersalah seolah memberi cap atau stigma pencuri pada AAL.

Hal ini dikatakan pengamat Sosial dari Universitas Tadulako, Tahmidi Lasahido, dan aktivis dan pengamat masalah anak dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Tengah, Tahir Mahyuddin, Rabu (4/1/2012) malam.

Keduanya menilai vonis bersalah walau tanpa hukuman kurungan, tak memulihkan harkat dan martabat AAL sebagai seorang anak.

“Kami sangat menyesalkan vonis bersalah ini. Yang kami khawatirkan adalah dampak psikologis yang terjadi pada anak itu kelak, karena vonis yang dijatuhkan kepadanya. Putusan mengembalikan dia kepada orang tuanya, tidak akan menghapus stigma yang akan muncul pascavonis. Putusan ini tidak memulihkan harkat dan martabatnya sebagai anak,” kata Tahir Mahyuddin .

Hal senada dikatakan Tahmidi Lasahido, pengamat sosial dari Universitas Tadulako.

“Ada apa dengan sistem hukum di Indonesia. Sejak awal mestinya kasus ini bisa dicegah masuk ke pengadilan, tapi malah dibiarkan. Sekarang malah divonis bersalah. Apakah tidak dipikirkan bahwa vonis ini akan merusak psikologis anak tersebut, dan bisa jadi akan menggangu masa depannya, karena vonis ini bisa pengantar untuk membentuk stigma bahwa dia pencuri, dia pelaku kriminal. Harusnya nama baiknya dipulihkan,” kata Tahmidi.

Keduanya juga heran, hakim mengabaikan fakta bahwa sandal yang dipersoalkan sejak awal adalah erek Eiger. Kemudian sandal merek Ando yang dibawa sebagai barang bukti ke pengadilan.

Selain itu, hakim mengabaikan fakta bahwa sandal itu ditemukan di pinggir jalan di luar pagar, dan jauh dari kamar kos Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Sandal Ando itu diakui Briptu Rusdi sebagai miliknya, dan kemudian melaporkan AAL ke polisi dengan tuduhan mencuri.

Menurut Tahmidi, ada pergeseran persepsi dari kata menemukan menjadi mencuri, yang akhirnya membuat hakim memvonis bersalah AAL.

Ketika sandal tersebut ditemukan dan tidak jelas pemiliknya, seharusnya AAL tidak bisa divonis bersalah. Kalau mencuri, jelas bahwa sandal tersebut ada pemiliknya, tapi ini tidak terbukti.

“Apakah setiap barang yang ditemukan dan tidak jelas siapa pemiliknya, lantas bisa langsung divonis sebagai pencurian,” katanya.

Tak hanya keduanya, ratusan pengunjuk rasa yang mengikuti jalannya sidang kasus sandal jepit yang mendudukkan AAL sebagai terdakwa, juga menyatakan kekecewaannya terhadap putusan ini.

Usai vonis, pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan dengan berorasi di halaman PN Palu. Sidang kasus sandal jepit ini dimulai Rabu pagi dan berakhir sekitar pukul 20.45 Wita.

Sumber :http://regional.kompas.com/read/2012/01/05/08044864/Vonis.Hakim.Abaikan.Dampak.Psikologis.pada.AAL