Dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), sejumlah masyarakat masih menganggap TNI dan Polri bersih dari korupsi. Jumlah suara untuk kedua lembaga itu pun cukup tinggi. Benarkah mereka bersih?
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai data survei itu tidak sepenuhnya salah. Selama ini, kata Febri, masyarakat memang tidak diberi informasi yang cukup soal fenomena kasus di TNI dan Polri.
“Info dari masyarakat menurutku datang dari berbagai sumber. Tapi yang pasti sumber-sumber info tersebut agaknya jarang bicara tentang TNI,” kata Febri saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/1/2012).
“Selain itu, kasus korupsi di TNI kan tidak bisa diproses di pengadilan biasa,” sambungnya.
Febri memberi contoh kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Goeltom. Saat itu ada beberapa anggota TNI yang jadi tersangka, namun proses peradilannya kurang terpantau publik karena dilakukan secara internal.
Untuk Polri, Febri meminta publik agar memperhatikan margin of error dari survei tersebut. Selain itu berbagai kasus yang selama ini heboh seperti rekening gendut perwira polisi, dana dari Freeport dan kasus Gayus Tambunan, harus tetap menjadi perhatian.
“Itu harus jadi prioritas KPK jilid III,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Febri juga menyoroti rendahnya nilai persepsi publik terhadap KPK. Ada berbagai kemungkinan yang melatarbelakangi hal tersebut, salah satunya isu negatif yang selama ini menyerang KPK, meski belakangan isu itu tak terbukti.
“Dan lebih banyak informasi tentang KPK yang diterpa isu negatif, seperti soal Komite Etik, Nazaruddin, Century dan lain-lain,” imbuhnya.
“Tapi kita ambil positifnya saja, KPK diharapkan memacu kinerjanya,” harap pria asal Sumatera Barat ini.
Sebelumnya, Survei LSI menunjukkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) paling banyak dipersepsikan sangat bersih atau cukup bersih dari korupsi. Sementara itu, yang terbanyak dipersepsikan sangat bersih dan cukup bersih selanjutnya adalah adalah Presiden (51%), Polri (39,3%), KPK (38,5 %), BI (38,2%), MK (37,7%), MA (34,9%), BPK (33,8%), Kejaksaan Agung (33,2%), DPR (31,1%) dan parpol (30,2%).
Soal lebih banyaknya responden yang mempersepsikan Polri bersih ketimbang responden yang mempersepsikan KPK bersih, Dodi mengingatkan agar memperhatikan margin of error +/- 2,9 persen. Banyaknya responden yang memilih Polri dan KPK bersih hanya berselisih 0,8 % atau masih dalam cakupan error.
Sumber http://www.detiknews.com/read/2012/01/09/073508/1809865/10/benarkah-tni-dan-polri-bersih-dari-korupsi?n991102605.