PKBH UAD – Page 7 – PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FH UAD

Pengadilan Pidana Internasional

18/02/2012/in Artikel Hukum/by PKBH UAD

Pengadilan Pidana Internasional Pengertian Pengadilan pidana internasional Pengadilan pidana inernasional atau dalam bahasa Inggris di sebut internasional criminal court (ICC) merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk oleh masyarakat negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional diantaranya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dan kejahatan agresi. Sejarah Pembentukan […]

PERBEDAAN ANTARA DAERAH KHUSUS DAN DAERAH ISTIMEWA

18/02/2012/in Artikel Hukum/by PKBH UAD

PERBEDAAN ANTARA DAERAH KHUSUS DAN DAERAH ISTIMEWA Pengertian Daerah Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini […]

Arbitrase

18/02/2012/in Artikel Hukum/by PKBH UAD

Arbitrase Arbitrase berasal dari bahasa asing yaitu “arbitrare”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), arbitrage atau schiedsruch (Jerman), arbitrage (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase di Indonesia dikenal dengan perwasitan, secara lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 […]

Definisi Ilmu Politik

18/02/2012/in Artikel Hukum/by PKBH UAD

Definisi Ilmu Politik Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita mengenal sebuah pepatah “gemah ripah loh jinawi”. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik dalam suatu […]

Penafsiran Undang-undang secara Analogi

02/02/2012/2 Comments/in Artikel Hukum, Berita Hukum/by PKBH UAD

Penafsiran Undang-undang secara Analogi Perlu disadari bahwa Wet Boek van Strafrecht (WvS) merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang. Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul […]

PERBEDAAN HAM DIBAWAH UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN, KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950, DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

02/02/2012/2 Comments/in Artikel Hukum, Berita Hukum/by PKBH UAD

PERBEDAAN HAM DIBAWAH UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN, KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950, DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi […]

PERBEDAAN ANTARA DAERAH KHUSUS DAN DAERAH ISTIMEWA

02/02/2012/2 Comments/in Artikel Hukum, Berita Hukum/by PKBH UAD

PERBEDAAN ANTARA DAERAH KHUSUS DAN DAERAH ISTIMEWA Pengertian Daerah Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini […]

Pendidikan Karakter

21/01/2012/in Artikel Hukum/by PKBH UAD

Pendidikan Karakter Pencetus pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi ialah pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter merupakan reaksi atas kejumudan pedagogi natural Rousseauian dan instrumentalisme pedagogis Deweyan. Lebih dari itu, pedagogi puerocentris lewat perayaan atas spontanitas anak-anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, Maria Montessori) yang mewarnai Eropa dan Amerika Serikat […]

SINERGI FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM (SISTEM PERADILAN DALAM TATARAN PRAKTIS)

21/01/2012/in Artikel Hukum/by PKBH UAD

SINERGI FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM (SISTEM PERADILAN DALAM TATARAN PRAKTIS) I. PENDAHULUAN Sungguh menarik tema utama diskusi Interaktif ini, yaitu: “Sistem Peradilan Indonesia Dalam Perpektif Hukum Responsif”. Penulis menggaris bawahi kata “Hukum Responsif” mengingatkan tulisan Philippe Nonet & Philip Selznick: “Law and […]

Marzuki: Saya Memang Terlupakan oleh Sekjen, Tapi Saya Maafkan

21/01/2012/in Berita Hukum/by PKBH UAD

Jakarta – Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengaku lalai tidak melaporkan proyek ruang Banggar senilai Rp 20 miliar kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Bagaimana tanggapan Marzuki? Politisi Demokrat ini merasa terlupakan, meski memaafkan kesalahan Nining. “Untuk kasus ruang Banggar ini memang saya terlupakan diinfokan oleh Bu Sekjen. Bu Sekjen sudah ke rumah semalam dan sudah […]

About PKBH UAD

Entries by PKBH UAD

Pengadilan Pidana Internasional

PERBEDAAN ANTARA DAERAH KHUSUS DAN DAERAH ISTIMEWA

Arbitrase

Definisi Ilmu Politik

Penafsiran Undang-undang secara Analogi

PERBEDAAN HAM DIBAWAH UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN, KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950, DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

PERBEDAAN ANTARA DAERAH KHUSUS DAN DAERAH ISTIMEWA

Pendidikan Karakter

SINERGI FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM (SISTEM PERADILAN DALAM TATARAN PRAKTIS)

Marzuki: Saya Memang Terlupakan oleh Sekjen, Tapi Saya Maafkan

Informasi Tentang