Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (PKBH FH UAD) bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kembali melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke 8. PKPA FH UAD Angkatan 8 dilaksanakan secara daring (online class) melalui Zoom Meeting dimulai pada hari Senin, 21 Juli 2025 hingga Kamis, 31 Juli 2025. […]
Rabu, 23 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Malioboro, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta (Kompleks Balaikota Yogyakarta) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UAD menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Yogyakarta Bagian Hukum dalam acara Rapat Koordinasi Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Acara tersebut di hadiri oleh Kepala Bagian […]
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH UAD) turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) Peraturan Daerah (Perda) DIY tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. FGD yang diselenggarakan di Gedhong Pracimosono Lantai 2, Kompleks Kepatihan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta pada Kamis, 17 Juli 2025 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan […]
Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 PKBH UAD mendapatkan undangan untuk menghadiri Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kegiatan dilakukan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta pukul 09.30 WIB. Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H. Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa yang […]
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat (PERADI) serta DPC PERADI Wonosari kembali membuka pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). PKPA merupakan pendidikan yang harus ditempuh bagi lulusan fakultas hukum yang ingin berprofesi menjadi seorang advokat dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 18 […]
Pada hari Kamis, 19 Juni 2025 PKBH FH UAD menerima kunjungan dari Tim Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY). Kunjungan ini merupakan pelaksanaan kegiatan Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan yang merupakan salah satu program kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum […]
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat (PERADI) serta DPC PERADI Wonosari kembali membuka pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Pendaftaran pendidikan khusus profesi advokat ini dibuka mulai tanggal 09 Januari – 20 Juli 2025. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli – 31 […]
Perkembangan teknologi komputer dan internet telah mengubah hubungan kontraktual dari metode tradisional menjadi digital. Perubahan ini memudahkan dari segi efektivitas dan efisiensi, yang juga dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman mengenai kontrak digital (digital contractual) dapat menyebabkan berbagai risiko seperti terjebak dalam pinjaman online (Pinjol) ilegal atau minimnya perlindungan terhadap data pribadi. Dengan […]
Implementasi Visi dan Misi PKBH UAD dalam rangka menegakkan keadilan hukum yang progresif dan bermartabat kembali diwujudkan dengan hadir secara daring dalam acara peluncuran Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada hari Kamis tangal 5 Juni 2025. Menteri […]
Pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 bertempat di Gedhong Pracimosono Lt 2, Kompleks Kepatihan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. PKBH UAD bersama dengan 26 Organisasi bantuan hukum lainnya turut […]