Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UAD (PKBH FH UAD) menghadiri Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan II T.A. 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Gedongkuning Nomor 146, Yogyakarta.

PKBH FH UAD merupakan salah satu dari dua puluh enam (26) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghadiri agenda Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Agung Rektono Seto, S.E., M.Si. dengan Kepala/Direktur OBH. Dr. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H menghadiri langsung agenda Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut.

Dr. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H menegaskan bahwa PKBH FH UAD akan terus berkomitmen mendampingi masyarakat pencari keadilan khususnya bagi masyarakat miskin. Selain itu bantuan hukum tersebut di berikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan aturan yang ada.