BAB I
PENDAHULUAN
Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran tentang tatanan sosio–politik yang ideal. Bahkan pertama kali dalam sejarah, Demokrasi diyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial. Kedudukan yang sentral dari demokrasi ini telah meluluhlantakan teori-teori lainya mengenai tatanan kekuasaan yang baik. Continue reading
Dilema AMDAL Kapal Isap
Polemik penambangan timah menggunakan kapal isap di daerah lepas pantai (meskipun kenyataannya penambangan dilakukan pula di daerah pantai) di Pulau Bangka sudah menjadi perbincangan sehari-hari. Masyarakat yang menjadi korban dampak dari penambangan ini berteriak dan setiap ada permasalahan, kepala daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) yang bertanggung jawab karena yang menandatangani izin operasi penambangan dengan kapal isap tersebut saling lempar tanggung jawab dan akhirnya berkata kira-kira seperti ini “penambangan timah lepas pantai di daerah tersebut telah melalui kajian lingkungan (AMDAL)”.
Pertanyaannya, apakah itu AMDAL? dan bagaimana sebenarnya AMDAL itu? Sebagai Dosen pengampu mata kuliah AMDAL Perairan, komisi penilai AMDAL dan cukup berpengalaman pula sebagai penyusun AMDAL, penulis ingin menjelaskan dilema AMDAL penambangan timah lepas pantai dengan mengoperasikan kapal isap. Continue reading
Cybercrime dan Penegakan Hukum Positif Di Indonesia
Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (ius konstituendum) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang – Undang khusus/ cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:
a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal – pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime antara lain : Continue reading
Peran Pemuda Dalam Meniti Demokrasi Pancasila
Sejarah mencatat bahwa perubahan mendasar sejumlah negara di dunia, banyak diantaranya digerakan oleh kaum muda. Demikian pula fase dan periodisasi sejarah perkembangan bangsa Indonesia, yang diawali dari issu nasionalisme yang dimotori kaum muda yang tergabung dalam kelompok studi “Boedi Oetomo” pada tahun 1908.
Kemudian pada fase selanjutnya, semangat nasionalisme ditindaklanjuti dengan komitmen penyatuan identitas kebangsaan, kebahasaan dan tanah air yang satu, sebagaimana disumpah-ikrarkan pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Dan sampai pada puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, identitas ke-Indonesia-an diproklamirkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Rentetan fase pergerakan kaum muda di masa perjuangan, disatukan oleh komitmen untuk mencapai kemerdekaan, serta terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh kaum kolonial. Continue reading