Kunjungan Mr. Jan Bless di PKBH FH UAD
Photo Bersama Kegiatan Seminar Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mr. Jan Bless Senior Netherlands Expert
Kunjungan PKBH ke PN Yogyakarta bersama Mr. Jan Bless
Penyambutan Mr. Jan Bless oleh Rektor, Dekan dan Direktur PKBH FH UAD
Perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi
Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi. Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.
Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas, kita bisa melihat persamaan dan perbedaanya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi.
Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.
Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.
Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-batasan tertentu. Asser Ruten, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan.
Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpandapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum.
Selain itu, bisa saja perbuatan seseorang dikatakan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Misalnya A yang sedang mengontrak rumah B, tidak membayar uang sewa yang telah disepakati. Selain belum membayar uang sewa, ternyata A juga merusak pintu rumah B
Namun apabila kita cermati lagi, ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bahkan, Pitlo menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum.
M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.
Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.
Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.
|
Ditinjau dari
|
Wanprestasi
|
PMH
|
|
Sumber hukum
|
Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (agreement) |
PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang |
|
Timbulnya hak menuntut |
Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi) |
Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi |
|
Tuntutan ganti rugi |
KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi |
KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil |
VIVAnews – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kembali menggelar sidang terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan lima terdakwa yang juga petugas kebersihan Jakarta International School, Rabu 3 September 2014. Sidang ketiga ini, mengagendakan pembacaan eksepsi, atau nota keberatan atas dakwaan.“Hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait hasil visum para klien kami yang menunjukkan bahwa mereka normal, tidak memiliki riwayat penyakit herpes seperti yang dibacakan saat dakwaan,” ujar Saut Irianto Rajagukguk, kuasa hukum terdakwa Agun dan Virgiawan saat dihubungi VIVAnews.
Saut mengatakan, dia memiliki data pembanding yang menunjukkan para terdakwa tidak memiliki penyakit kelamin, atau herpes. Hasil pemeriksaan yang negatif itu tidak dimasukan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Hasil pemeriksaan itu dari Bio Medika, dan tidak dilampirkan dalam BAP, serta keterangan dokter yang memeriksa sebagai ahli juga tidak dilampirkan,” katanya.
Dalam sidang nanti, para kuasa hukum terdakwa juga akan membuat pembelaan terkait kekerasan seksual, atau sodomi yang diduga dilakukan berulang, hingga 13 kali. Menurut Saut, hal itu tidaklah benar.
Sidang yang dilangsungkan secara tertutup ini, akan dipimpin oleh Majelis Hakim yang berbeda. Pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum para terdakwa, akan dibacakan berdasarkan berkas perkara yang terpisah.
Berikut Majelis Hakim yang akan memimpin sidang hari ini:
1. Perkara Nomor 840/Pid Sus/PN Jak Sel atas nama terdakwa Afrischa alias Icha, dengan Mjelis Hakim:
– Achmad Yunus
– Nelson Sianturi
– Handrik Anik
2. Perkara Nomor 841/Pid Sus/PN Jak Sel atas nama terdakwa Zainal Abidin, dengan Majelis Hakim:
– Usman
– Handrik Anik
– Yanto
3. Perkara Nomor 842/Pid Sus/PN Jak Sel atas nama terdakwa Virgiawan, dengan Majelis Hakim:
– Nelson Sianturi
– Achmad Yunus
– Handri Anik
4. Perkara Nomor 843/Pid Sus/PN Jak Sel atas nama terdakwa Syahrial, dengan Majelis Hakim:
– Yanto
– Usman
– Handri Anik
5. Perkara Nomor 844/Pid Sus/PN Jak Sel atas nama terdakwa Agun Iskandar, dengan Majelis Hakim:
– Handrik Anik
– Usma
– Yanto. (asp)
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Continue reading
Peyuluhan_UAD_Hukum_wakaf Dalam rangka Milad ke-52, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan penyuluhan dengan mengangkat tema “Penyuluhan Hukum tentang Perwakafan dan Permasalahannya”
Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 November 2012, di Ruang Sidang Kampus I UAD. hadir sebagai pemateri adalah Hj. Wihandriati, S.H., C.N. (Dosen Fakultas Hukum UAD) dan Henny Astiyanto, S.H., (Dosen Fakultas Hukum dan direktur PKBH FH UAD). Continue reading
03 Agustus 2012
Penulis : Admin
YOGYAKARTA— Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menggelar sidang ajudikasi sengketa informasi mengenai riwayat singkat tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 5861, Surat Ukur Nomor 338/Sn.Agung/1999 luas 382 meter persegi di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman.
Sidang yang berlangsung pada Kamis (2/8) ini menggunakan salah satu ruang di Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Abdul Rahman Ma’mun, dan Anggota Majelis Komisioner Ahmad Alamsyah Saragih dan Dono Prasetyo.
Perkara ini bermula dari Widarti sebagai Pemohon informasi melalui kuasa hukumnya Heniy Astyanto yang mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DIY) tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang diminta adalahpetikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada tanah sawah Nomor Letter C.1463 seluas 1175 meter persegi di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman yang sudah berubah kepemilikan menjadi 3 (tiga) bagian atas nama Kartodinomo, Sarono Hadi dan Sarju.
Ketiganya sudah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman yang salah satu bagiannya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5861/Sendangagung, Surat Ukur tanggal 2 Januari 1999 Nomor 00338/Sendangagung/1999, Luas 381 meter persegi, NIB : 13.04.04.03.06453, atas nama Sarju berdasarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 95/2012.
“Saya ingin mengetahui bagaimana proses perubahan kepemilikan atas nama Sarju. Sebab orang ini bukan warga sini. Tapi tinggalnya di Medan,” kata Widiarti menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisioner Abdul Rahman Ma’mun.
Ditambahkan Heniy Astyanto, bahwa apabila salinan dokumen informasi tersebut diperoleh. Maka pihaknya akan menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya, yakni mengajukan gugatan perdata. “Dokumen tersebut sangat diperlukan dalam proses pengajuan perdata,” ujarnya.
Namun menurut Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kanwil BPN Provinsi DIY, R. Sudaryono, informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terkait hak pribadi seseorang.
“Pihak yang dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah adalah instansi yang berkepentingan dengan pelaksanaan tugasnya,dan pemegang hak yang bersangkutan.Informasi yang dapat diberikan kepada pemohon hanyalah dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),” kata Sudaryono.
Sementara itu, Anggota Majelis Komisioner, Ahmad Alamsyah Saragih menyoroti prosedur pengecualian informasi. Ada 3 hal yang seharusnya dilakukan Badan Publik dalam menetapkan sebuah informasi dikecualikan.
“Secara khusus, uji konsekuensi melalui tiga tahapan, yakni alasan yuridis, tujuan dari alasan yuridis dan mengecek relevansinya,” kata Alamsyah.
Setelah berlangsung selama sekitar dua jam tersebut kemudian di skors dan akan dijadwalkan kembali sidang selanjutnya. Termohon akan membawa hasil uji konsekuensi serta dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon apabila dilakukan pemeriksaan tertutup.
Proses ajudikasi ini dilakukan setelah serangkaian proses permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada BPN Kanwil Provinsi DIY. Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini karena BPN merupakan instansi vertikal yang merupakan badan publik tingkat pusat, sehingga sengketa informasinya tidak ditangani Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) DIY melainkan oleh KI Pusat.*)
.
Sumber : SekretariatKIP
KEISTIMEWAAN DIY: Kubu Pro Pemilihan Siap Lobi Komisi II DPR RI
Dua kelompok masyarakat Jogja yakni pro penetapan dan pro pemilihan terkait keistimewaan DIY telah menyampaikan pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, kemarin (23/5).
Mereka menyampaikan aspirasi kepada DPR dan Pemerintah agar segera menyelesaikan RUUK DIY.
Tim Asistensi RUUK DIY, Achiel Suyanto mengatakan, dalam RDPU itu kubu pro penetapan dipimpin Dadang Iskandar meminta masyarakat untuk menerima aspirasi rakyat Jogja, jika tidak maka akan meminta untuk merdeka. Sedangkan kubu pro pemilihan diwakili Ulin El Nuha didampingi Putera PA VIII KGPH Widjojokusumo menyatakan penetapan dan Sabdatama dinilai berlebihan.
Menurut Achiel, apa yang disampaikan kubu pro pemilihan di hadapan anggota DPR dan pemerintah sangat disayangkan karena pemahaman yang disampaikan kepada Panja tersebut justru akan mencederai keistimewaan sendiri.
“Jadi terbukti bahwa mereka yang menyampaikan aspirasi pada adalah mereka yang bukan demi Daerah DIY ke depan. Tapi demi kelompok yang bekepentingan,” katanya kepada wartawan, Kamis (24/5).
Dihubungi secara terpisah, Ulin membantah jika apa yang disampaikannya tidak untuk Jogja. Ia menegaskan, apa yang ia sampaikan adalah fakta sejarah.
“Kalau ada tuduhan itu tendensinya apa? Karena ini negara konstitusi berdasarkan UUD 45,” ujarnya.
Menurut dia Jogja bergabung dengan NKRI adalah keputusan strategis Sultan Hamengku Buwono IX. Bila tidak bergabung, dimungkinkan sampai sekarang masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Dengan begitu, ia menilai Sabdatama berlebihan. “Makna historis ini harus dipaparkan secara fair,” imbuhnya.
Ulin menegaskan, kubu pro pemilihan ke depan akan getol melobi Komisi II DPR RI. Bahkan ia meyakinkan kepada DPR RI agar tidak takut dengan konstituen yang ada di Jogja, karena tidak ada efek domino antara pemilihan dan penetapan dengan konstituen.sumber
Sultan Harus Tengahi Konflik Pakualaman
JOGJA– Keeenganan Sultan Hamengku Buwono X campur tangan terhadap perpecahan di Kadipaten Pakualaman dinilai bukan langkah tepat. Bahkan sikap HB X tersebut disesalkan mantan Wakil Wali Kota Jogja Syukri Fadholi.Syukri melihat perpecahan di Kadipaten Pakualaman dengan munculnya Paku Alam kembar antara Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Anglingkusumo dan KPH Ambarkusumo harus segera ditengahi. Harus ada islah diantara keduanya tersebut. Continue reading